DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2 November 2011

RTR KSN Metropolitan Sebagai Dasar Perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota

“Materi muatan Peraturan presiden (perpres) 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai salah satu rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis nasional (KSN) masih bersifat dominasi fungsi, sehingga rencana tata ruang yang lebih rinci sangat diperlukan sebagai dasar perizinan dalam pembangunan daerah,” pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Dadang Rukmana dalam acara Coffee Morning yang diselenggarakan Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. (01/11)

Perpres tersebut merupakan alat koordinasi pembangunan wilayah di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur dalam rangka mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah, daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, dan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien.

Pembangunan pada wilayah yang termasuk dalam cakupan Kawasan Jabodetabekpunjur dilaksanakan atas dasar izin rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya, jika dalam hal RTRW Kabupaten/Kota maupun rencana rincinya belum ditetapkan, maka izin dapat dikeluarkan atas dasar Perpres tersebut.

Terkait dengan adanya prinsip dominasi dalam RTR KSN metropolitan, maka apabila suatu wilayah termasuk ke dalam zona B3 (perumahan hunian rendah), bukan berarti dalam wilayah tersebut tidak dapat dibangun perumahan hunian padat, asalkan tidak menganggu dominasi fungsi pada zona tersebut. Dalam konteks tersebut, Dadang menyampaikan bahwa saat ini belum ada mekanisme transfer developmentrights dalam skala kawasan, seperti yang sudah diterapkan dalam skala mikro (tata bangunan dan lingkungan).

Dadang juga menyampaikan bahwa aspek kelembagaan dalam penanganan kawasan metropolitan masih menjadi topik diskusi. Bentuk kelembagaan kawasan metropolitan dalam forum koordinasi dinilai belum mewujudkan keterpaduan pembangunan antardaerah. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kepentingan masing-masing daerah sehingga menimbulkan masalah yang tidak dapat diatasi dengan sebatas upaya koordinasi. Dengan demikian, ke depan perlu dipikirkan institusi kelembagaan metropolitan yang dapat mengembangkan kawasan metroplitan sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Pembangunan Sarana Fisik Pendidikan Perlu Diperhatikan

Dihari yang sama, dalam seminar Pengawasan atas penerapan peraturan Pemerintah terkait pembangunan sarana fisik gedung pendidikan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dadang mengungkapkan Dalam melakukan audit terhadap sarana fisik pendidikan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya serta ketentuan teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya.

Aspek kesesuaian lokasi pembangunan sarana fisik/bangunan gedung pendidikan dengan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan. Dalam skala RTRW Kabupaten/Kota, bangunan gedung pendidikan belum dapat tergambar dalam peta rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Oleh karena itu, RDTR dan Peraturan Zonasi penting untuk disusun oleh pemerintah daerah, terutama untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB).

IMB yang diberikan atas dasar RDTR dan Peraturan Zonasi tidak hanya untuk bangunan gedung yang baru, namun dapat juga untuk renovasi atau rehabilitasi bangunan gedung. Terkait dengan bangunan gedung, selain IMB, perlu juga diperhatikan status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas status kepemilikan bangunan gedung.

Dalam kesempatan tersebut, Dadang menyampaikan bahwa seyogyanya auditor tidak hanya melakukan audit bangunan gedung pendidikan yang bersifat administratif, namun juga aspek material bangunan. Ketentuan teknis terkait material bangunan telah diatur dalam UU 28/2002 beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut meliputi ketentuan teknis tata bangunan (peruntukan dan intensitas, arsitektur, pengendalian dampak bangunan) dan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).

Beberapa daerah telah menetapkan ketentuan terkait bangunan gedung dalam peraturan daerah, sehingga auditor seyogyanya berpedoman pada perda tersebut. Namun, apabila perda tentang bangunan gedung belum ditetapkan, maka auditor berpedoman pada UU 28/2002 beserta peraturan pelaksanannnya.

Acara tersebut dihadiri oleh para auditor di lingkungan Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional. (Al)

Sumber : admintaru/03/11/2011

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita